newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 4 September 2026 – Anggota Komisi X DPR RI Adelia Kansya Adies menyatakan dukungannya terhadap penguatan anggaran kepemudaan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk tahun 2027. Dukungan tersebut disampaikan dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kemenpora bersama Komisi X DPR RI. Adelia menilai peningkatan anggaran menjadi langkah positif untuk memperkuat kualitas generasi muda sekaligus mendukung pembangunan sektor olahraga nasional. Namun, besarnya alokasi anggaran menurutnya harus diikuti program yang benar-benar memberikan manfaat kepada pemuda di berbagai daerah. Pemerintah diminta memastikan anggaran tidak hanya terkonsentrasi pada kegiatan tertentu maupun agenda yang bersifat seremonial. Penguatan anggaran harus diterjemahkan menjadi program yang mampu meningkatkan kapasitas, keterampilan, kesempatan, dan daya saing generasi muda secara berkelanjutan.
Adelia menekankan ukuran keberhasilan anggaran tidak dapat hanya dilihat dari besarnya dana yang dialokasikan pemerintah. Dampak program terhadap masyarakat, pemuda, dan atlet harus menjadi indikator utama ketika pemerintah melakukan evaluasi. Setiap rupiah yang digunakan perlu memiliki sasaran penerima manfaat yang jelas sekaligus menghasilkan perubahan yang dapat diukur. Kemenpora juga didorong meningkatkan akuntabilitas dan transparansi agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana anggaran digunakan serta hasil yang diperoleh. Pendekatan tersebut dinilai penting karena program kepemudaan memiliki cakupan luas dan menyasar kelompok dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Perencanaan yang matang diperlukan agar peningkatan anggaran benar-benar menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan kepemudaan.
Pemerataan menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus karena program kepemudaan tidak boleh hanya mudah diakses oleh generasi muda yang tinggal di kota besar. Adelia mengingatkan terdapat pemuda di wilayah kepulauan, daerah dengan fasilitas terbatas, maupun kawasan yang selama ini belum mendapatkan akses optimal terhadap berbagai program pemerintah. Mereka harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan, pengembangan keterampilan, kegiatan kewirausahaan, maupun program peningkatan kapasitas lainnya. Kondisi geografis Indonesia membuat pola pelaksanaan program tidak selalu dapat diterapkan dengan cara yang sama di seluruh wilayah. Pemerintah perlu menyesuaikan pendekatan berdasarkan kebutuhan dan karakter masing-masing daerah. Pemerataan akses menjadi penting agar peningkatan anggaran tidak justru memperbesar kesenjangan kesempatan di antara generasi muda.
Kemenpora juga diminta memiliki pemetaan yang jelas mengenai program dan penerima manfaatnya. Pemerintah perlu mengetahui jumlah pemuda yang mengikuti program, daerah asal mereka, kualitas kegiatan yang diberikan, serta hasil yang diperoleh setelah program selesai. Data tersebut dapat menjadi dasar untuk mengetahui apakah sebuah kegiatan layak diteruskan, diperluas, diperbaiki, atau justru diganti dengan pendekatan lain. Tanpa data yang memadai, pemerintah akan kesulitan menilai efektivitas penggunaan anggaran dalam jangka panjang. Pemetaan juga dapat mencegah program hanya berulang pada kelompok atau wilayah yang sama setiap tahun. Dengan sistem evaluasi yang lebih terukur, anggaran kepemudaan dapat diarahkan kepada kebutuhan yang memiliki dampak paling besar.
Penguatan anggaran 2027 juga dinilai memiliki momentum strategis karena Indonesia akan memperingati 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028. Adelia mendorong Kemenpora menggunakan periode menjelang satu abad Sumpah Pemuda untuk membangun program yang meninggalkan manfaat jangka panjang bagi generasi muda. Peringatan tersebut tidak seharusnya hanya diwujudkan melalui rangkaian acara, seremoni, maupun kegiatan sesaat yang selesai setelah momentum peringatan berlalu. Pemerintah perlu mempersiapkan program yang mampu meningkatkan kemampuan pemuda dan tetap memberikan manfaat setelah 2028. Momentum sejarah tersebut dapat digunakan untuk memperkuat kembali peran pemuda sebagai bagian penting dalam pembangunan nasional. Program yang disiapkan karena itu harus memiliki tujuan, indikator keberhasilan, dan keberlanjutan yang jelas.
Peningkatan kompetensi dapat menjadi salah satu arah utama dalam penggunaan anggaran kepemudaan karena generasi muda menghadapi perubahan dunia kerja yang semakin cepat. Transformasi digital, kecerdasan buatan, perkembangan industri kreatif, dan perubahan kebutuhan tenaga kerja membuat keterampilan yang dibutuhkan terus berkembang. Pemerintah dapat memperluas program pelatihan yang membantu pemuda memperoleh kemampuan sesuai kebutuhan ekonomi masa depan. Pengembangan kewirausahaan juga dapat diperkuat agar generasi muda tidak hanya bergantung pada ketersediaan lapangan pekerjaan formal. Pemuda yang memiliki ide usaha membutuhkan akses terhadap pengetahuan, pendampingan, jaringan, dan berbagai dukungan yang membantu mereka mengembangkan kegiatan produktif. Program semacam itu berpotensi menghasilkan manfaat ekonomi yang berlangsung lebih panjang dibandingkan kegiatan yang hanya dilaksanakan dalam waktu singkat.
Kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi penting untuk memastikan program Kemenpora menjangkau pemuda hingga tingkat lokal. Pemerintah kabupaten dan kota memiliki pengetahuan lebih dekat mengenai karakter, potensi, dan kebutuhan generasi muda di wilayah masing-masing. Data tersebut dapat digunakan untuk menentukan jenis program yang paling sesuai sehingga pemerintah pusat tidak menerapkan pendekatan yang terlalu seragam. Organisasi kepemudaan, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga pelatihan juga dapat dilibatkan untuk memperluas jangkauan kegiatan. Kolaborasi akan membantu pemerintah menghubungkan program kepemudaan dengan kesempatan pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan kegiatan sosial. Namun pembagian peran harus tetap jelas agar tidak terjadi tumpang tindih maupun penggunaan anggaran untuk kegiatan dengan sasaran yang sama.
Transparansi menjadi faktor lain yang ditekankan dalam pengelolaan anggaran Kemenpora 2027. Masyarakat perlu memperoleh informasi mengenai tujuan program, jumlah penerima manfaat, penggunaan anggaran, serta capaian yang dihasilkan. Keterbukaan akan membantu meningkatkan kepercayaan sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan. Pemerintah juga dapat memanfaatkan sistem digital untuk mencatat pelaksanaan program secara lebih terstruktur sehingga evaluasi dapat dilakukan berdasarkan data. Setiap kegiatan idealnya memiliki indikator yang dapat dibandingkan antara target dan realisasi. Apabila sebuah program tidak menghasilkan manfaat sesuai harapan, evaluasi perlu dilakukan sebelum anggaran kembali dialokasikan dalam skala yang sama pada tahun berikutnya.
Komisi X DPR RI memiliki peran dalam memastikan penguatan anggaran tersebut berjalan sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan sasaran pembangunan nasional. Pembahasan anggaran menjadi ruang bagi DPR untuk memberikan masukan mengenai prioritas, pemerataan, serta efektivitas program yang diajukan pemerintah. Pengawasan setelah anggaran dilaksanakan juga tidak kalah penting karena rencana yang baik belum tentu menghasilkan capaian optimal apabila pelaksanaannya menghadapi persoalan. Kemenpora diharapkan dapat memberikan laporan yang memperlihatkan hubungan antara anggaran yang digunakan dengan manfaat yang diperoleh masyarakat. Evaluasi tersebut dapat menjadi dasar penyempurnaan kebijakan kepemudaan pada periode berikutnya. Sinergi antara pemerintah dan DPR dibutuhkan agar peningkatan dukungan anggaran berjalan bersama peningkatan kualitas tata kelola.
Dukungan Adelia Kansya terhadap penguatan anggaran kepemudaan 2027 pada akhirnya disertai tuntutan agar setiap program memberikan manfaat nyata dan menjangkau generasi muda secara lebih merata. Kemenpora diharapkan tidak menjadikan besarnya alokasi sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan, tetapi melihat perubahan yang dihasilkan terhadap kemampuan, kesempatan, dan daya saing pemuda. Daerah kepulauan, wilayah dengan fasilitas terbatas, dan kawasan yang belum mendapatkan akses optimal perlu memperoleh perhatian dalam distribusi program. Momentum menuju 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 juga diharapkan menghasilkan warisan program yang dapat dirasakan generasi muda dalam jangka panjang. Pemetaan penerima manfaat, transparansi penggunaan anggaran, serta evaluasi hasil menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan berjalan efektif. Dengan pengelolaan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil, penguatan anggaran kepemudaan diharapkan menjadi investasi nyata dalam menyiapkan generasi Indonesia yang semakin kompeten, produktif, dan berdaya saing.
