Jakarta, 11 November 2026 – Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) meminta Said Didu dan Sri Radjasa Chandra menyampaikan permintaan maaf terkait tuduhan yang diarahkan kepada Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Organisasi sayap Partai Golkar tersebut menilai pernyataan yang beredar perlu dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
AMPG menegaskan bahwa kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dalam negara demokrasi. Namun, organisasi tersebut meminta setiap tuduhan disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Mereka juga menilai penyampaian informasi harus memperhatikan ketentuan hukum dan hak pihak yang menjadi sasaran kritik.
Ketua Bidang Hukum dan Advokasi PP AMPG Abdul Haji Talaohu menyampaikan desakan tersebut pada Rabu (11/11/2026). Menurutnya, pernyataan Said Didu dan Sri Radjasa dalam sebuah podcast telah membentuk persepsi yang mengaitkan Bahlil dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. AMPG menilai klarifikasi yang telah disampaikan belum menjawab persoalan.
Sebelumnya, Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar melayangkan somasi terbuka kepada Said Didu dan Sri Radjasa pada Selasa (10/11/2026). Golkar memberikan waktu 3×24 jam untuk mencabut pernyataan, meminta maaf secara terbuka, serta menghapus konten yang dipersoalkan. Langkah tersebut ditempuh setelah beredarnya pembahasan mengenai dugaan keterlibatan Bahlil dalam kasus penyadapan.
Abdul Haji menilai pernyataan yang mengaitkan Bahlil dengan persoalan tersebut berpotensi merugikan reputasi Ketua Umum Golkar. Ia juga mengkhawatirkan dampaknya terhadap hubungan politik dalam koalisi pemerintahan. AMPG meminta kedua pihak menunjukkan iktikad baik agar persoalan tidak berlanjut menjadi sengketa hukum.
Sementara itu, Said Didu membantah pernah menyebut ataupun menuduh Bahlil dalam podcast yang dipersoalkan. Ia menyatakan tidak memiliki informasi mengenai pertemuan yang dikaitkan dengan dugaan penyadapan. Said Didu juga berpendapat bahwa keberatan terhadap isi podcast seharusnya diselesaikan melalui mekanisme pers.
Partai Golkar menyatakan masih membuka kesempatan bagi Said Didu dan Sri Radjasa untuk memenuhi permintaan dalam somasi. Apabila tidak ada penyelesaian hingga batas waktu yang ditentukan, tim hukum Golkar mempertimbangkan langkah hukum lanjutan. Hingga kini, tuduhan keterlibatan Bahlil dalam penyadapan tersebut belum terbukti secara hukum.





