newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 9 November 2026 – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk memperkuat pengaturan mengenai tindak pidana penyadapan ilegal. Usulan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam kegiatan pemantauan komunikasi. Habiburokhman menilai perlindungan terhadap kerahasiaan komunikasi merupakan persoalan penting yang membutuhkan kepastian hukum. Menurutnya, ketentuan mengenai larangan dan ancaman hukuman terhadap penyadapan tanpa hak perlu dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Gagasan penerbitan Perppu itu diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam memperkuat perlindungan hak privasi masyarakat.
Habiburokhman menyoroti pentingnya pengaturan yang mampu membedakan tindakan penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum dengan penyadapan yang dilakukan secara melawan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, tindakan pemantauan komunikasi tertentu dapat dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun, pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan, prosedur, dan batasan yang telah ditentukan. Apabila kewenangan tersebut digunakan tanpa dasar hukum, tindakan itu dapat menimbulkan persoalan serius terhadap perlindungan hak warga negara. Karena itu, Habiburokhman mendorong adanya ketentuan yang lebih tegas mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang terbukti melakukan penyadapan ilegal.
Usulan tersebut turut berkaitan dengan polemik dugaan penyadapan yang menyeret sejumlah nama tokoh dan pejabat negara dalam perbincangan publik. Perkara yang menyangkut kerahasiaan komunikasi pejabat maupun masyarakat dinilai membutuhkan penanganan yang hati-hati agar tidak menimbulkan kesimpulan sebelum proses hukum selesai. Habiburokhman menekankan bahwa persoalan penyadapan tidak semestinya dipandang hanya sebagai konflik antartokoh politik. Perlindungan komunikasi merupakan hak yang berkaitan dengan kepentingan seluruh warga negara, tanpa membedakan jabatan atau latar belakang seseorang. Oleh sebab itu, pengaturan hukum yang jelas dinilai penting untuk mencegah tindakan serupa sekaligus memastikan adanya mekanisme penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Habiburokhman juga meminta aparat penegak hukum tidak membatasi penyidikan hanya pada ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ia mengusulkan agar penyidik mempertimbangkan kemungkinan penerapan pasal yang berkaitan dengan makar, keamanan negara, maupun tindak pidana korupsi apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur hukumnya. Menurutnya, penggunaan perangkat penyadapan milik negara untuk kepentingan di luar kewenangan resmi dapat menimbulkan persoalan hukum yang lebih luas. Ia menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara memiliki tingkat keseriusan berbeda dibandingkan pelanggaran privasi biasa. Namun, penerapan setiap pasal tetap harus didasarkan pada unsur tindak pidana yang terbukti, bukan semata-mata pada beratnya tuduhan yang berkembang.
Dalam menjelaskan urgensi penerbitan Perppu, Habiburokhman membandingkan persoalan tersebut dengan penanganan tindak pidana luar biasa yang pernah terjadi di Indonesia. Ia menyinggung peristiwa Bom Bali sebagai salah satu contoh ketika pemerintah menggunakan instrumen Perppu untuk merespons keadaan yang dianggap mendesak. Menurutnya, langkah serupa dapat dipertimbangkan apabila ketentuan hukum yang berlaku belum mampu menjangkau karakteristik penyadapan ilegal terhadap kepala negara. Meski demikian, ia menegaskan bahwa gagasan tersebut masih berupa usulan dan belum menjadi keputusan resmi pemerintah. Penerbitan Perppu juga harus memenuhi persyaratan konstitusional mengenai kegentingan yang memaksa serta memperoleh persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya.
Saat ini, ketentuan mengenai penyadapan ilegal telah tercantum dalam Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, ketentuan mengenai akses ilegal terhadap sistem elektronik dan penghilangan data dapat dijerat melalui aturan pidana lain yang relevan. Namun, pengaturan mengenai tata cara penyadapan yang sah oleh aparat penegak hukum masih membutuhkan landasan undang-undang yang lebih khusus. Pasal 136 ayat (2) KUHAP baru mengamanatkan agar ketentuan mengenai penyadapan diatur melalui undang-undang tersendiri. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya pembahasan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Komisi III DPR RI juga berencana meminta penjelasan langsung dari jajaran kepolisian mengenai perkembangan penyidikan dugaan penyadapan ilegal. Habiburokhman menyampaikan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan rapat kerja khusus dengan Kapolri untuk mendalami berbagai aspek perkara. Pembahasan akan mencakup motif penyadapan, pihak yang memberikan perintah, kemungkinan keterlibatan pihak lain, serta penggunaan perangkat negara dalam kegiatan tersebut. DPR ingin memastikan proses pengusutan tidak berhenti pada pihak yang diduga menjalankan tindakan penyadapan, tetapi juga menjangkau pihak yang mungkin merencanakan atau memperoleh manfaat dari perbuatan tersebut. Pengawasan parlemen diharapkan dapat mendorong penanganan perkara secara transparan dengan tetap menghormati kewenangan penyidik.
Usulan Habiburokhman mengenai penerbitan Perppu menambah pembahasan tentang perlunya pembaruan aturan penyadapan di Indonesia. Pemerintah dan DPR masih perlu mengkaji apakah ketentuan hukum yang berlaku sudah memadai atau diperlukan regulasi tambahan untuk menghadapi penyalahgunaan teknologi pemantauan komunikasi. Setiap perubahan aturan juga harus memperhatikan perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan prinsip bahwa ketentuan pidana tidak dapat diberlakukan surut secara sembarangan. Sementara itu, penyidikan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo tetap harus berjalan berdasarkan alat bukti dan prosedur hukum yang berlaku. Keputusan mengenai penerbitan Perppu sepenuhnya berada dalam kewenangan Presiden dengan mekanisme pengawasan konstitusional oleh DPR, sedangkan penentuan kesalahan para pihak menjadi kewenangan pengadilan.
